Setiap memasuki musim kemarau, Indonesia kembali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hutan yang semula hijau dan dipenuhi kehidupan dalam sekejap berubah menjadi hamparan api. Udara bersih berganti kabut asap yang mengganggu kesehatan, merusak ekosistem, dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Pertanyaannya, apakah semua ini semata-mata takdir Tuhan atau akibat ulah manusia yang mengejar keuntungan? Ketika kawasan hutan terbakar, lalu lahan dibuka dan ditanami kelapa sawit, kecurigaan terhadap praktik pembukaan lahan tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan. Kemarau memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi bukan alasan untuk menutup mata terhadap kemungkinan kesengajaan, kelalaian, dan lemahnya pengawasan.
Masyarakat harus menanggung akibatnya. Selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kabut asap mengancam kesehatan, mengganggu pekerjaan, dan membatasi ruang gerak warga. Padahal, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika udara bersih saja sulit dinikmati, bagaimana negara memenuhi kewajibannya melindungi hak dasar masyarakat?
Penanganan karhutla juga tidak cukup hanya mengandalkan relawan dan petugas pemadam ketika api telanjur membesar. Keterbatasan sarana, luasnya wilayah terdampak, dan sulitnya akses ke lokasi kebakaran menunjukkan bahwa kesiapan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi. Negara tidak boleh terus-menerus hadir sebagai pemadam kebakaran, tetapi absen dalam pencegahan.
Pencegahan harus menjadi prioritas melalui pengelolaan lahan gambut, patroli kawasan rawan, pemantauan titik api, serta pelibatan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengawasi perusahaan pemegang izin secara ketat, mengusut penyebab kebakaran, dan menjatuhkan sanksi berdasarkan bukti serta hukum yang berlaku. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, kebakaran berisiko terus berulang, sementara masyarakat kembali menjadi korban.
Persoalan karhutla bukan semata-mata kurangnya pengetahuan tentang bahaya kebakaran, melainkan keseriusan menjalankan kebijakan. Jika risiko telah diketahui, tetapi kerusakan terus berulang, evaluasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan memadamkan api. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, mengapa pencegahan gagal, dan bagaimana kerugian masyarakat dipulihkan.
Kemarau mungkin tidak dapat dikendalikan manusia, tetapi dampak karhutla dapat ditekan. Karena itu, jangan berlindung di balik kata takdir untuk membenarkan kelalaian. Ketika hutan terbakar akibat perbuatan manusia, yang dibutuhkan bukan sekadar doa dan pemadaman, melainkan keberanian mengungkap fakta, menegakkan hukum, dan menghentikan praktik yang merusak lingkungan.
REFRENSI
https://javasatu.com/esai/opini/opini-karhutla-dan-wajah-tanggung-jawab-negara/https://www.siakpos.com/2026/10/19/abdul-wardani-udara-bersih-adalah-hak-konstitusional-negara-wajib-bertanggung-jawab/